Disdik Purwakarta Pastikan Program Revitalisasi Sekolah Berjalan Sesuai Mekanisme

PURWAKARTA || Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta membantah tegas isu yang beredar di media sosial mengenai dugaan pengkondisian dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Isu tersebut mencuat terkait dugaan adanya pihak tertentu yang mengarahkan sekolah penerima bantuan dalam pengadaan maupun pemilihan material pembangunan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Disdik Purwakarta, Jony Herianto, S.T., M.Pd., menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan intervensi terhadap sekolah penerima program.

Pernyataan itu disampaikan Jony saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Jumat (28/8/2026).

Menurut Jony, sekolah penerima bantuan memiliki kewenangan untuk melaksanakan program sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Termasuk dalam proses pengadaan dan penggunaan material pembangunan.

«“Kami tegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam bentuk apa pun, termasuk dalam pengadaan maupun material kepada satuan pendidikan penerima bantuan revitalisasi,” tegas Jony.»

Ia menjelaskan, sebelum program dilaksanakan, seluruh sekolah penerima bantuan telah mendapatkan pembekalan melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek).

Dalam Bimtek tersebut, sekolah diberikan pemahaman mengenai tahapan, mekanisme, hingga ketentuan pelaksanaan program, termasuk pola pembangunan yang dilakukan secara swakelola.

Untuk mendukung pelaksanaan sekaligus pengawasan di tingkat satuan pendidikan, setiap sekolah penerima bantuan diwajibkan membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

P2SP melibatkan sejumlah unsur, baik dari lingkungan sekolah maupun masyarakat, seperti guru, perwakilan orang tua siswa dan komite sekolah.

Keberadaan P2SP dinilai penting karena tidak hanya membantu pelaksanaan pembangunan, tetapi juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses revitalisasi yang berlangsung di masing-masing sekolah.

“Semua sudah disampaikan melalui Bimtek. Mekanismenya jelas dan sekolah harus mengikuti aturan yang berlaku,” ujar Jony.

Disdik Purwakarta juga mengingatkan sekolah penerima bantuan agar tidak mudah mengikuti arahan dari pihak luar yang berpotensi mengintervensi pelaksanaan program di luar ketentuan.

Jony menekankan, seluruh proses harus mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sendiri menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Melalui program tersebut, sekolah penerima bantuan diharapkan mampu menghadirkan fasilitas belajar yang lebih layak, aman dan nyaman bagi peserta didik.

Dengan penerapan sistem swakelola serta pelibatan P2SP, Disdik Purwakarta berharap pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi sekolah maupun peserta didik.

Disdik Purwakarta pun menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

“Bersama membangun pendidikan, mewujudkan Purwakarta Istimewa.” pungkasnya (Tesyar)