DPRD Purwakarta Dalami Pertanian Organik, Bali Jadi Rujukan Pengembangan Sistem Ramah Lingkungan

PURWAKARTA || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis melalui kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Bali pada 26–27 Oktober 2026.

Selain panitia khusus (Pansus) 7 dan 9, kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Purwakarta turut memboyong jajaran Pansus 6 dan Pansus 8 untuk melakukan studi komparasi.

Dalam agenda tersebut, Panitia Khusus (Pansus) 8 DPRD Purwakarta melakukan studi komparasi ke Dinas Pertanian Provinsi Bali guna menggali informasi dan mempelajari penerapan sistem pertanian organik yang telah berkembang di daerah tersebut.

Ketua Pansus 8 DPRD Kabupaten Purwakarta, Zusyef Gusnawan, SE, mengatakan bahwa Bali dipilih sebagai lokasi kunjungan karena dinilai memiliki pengalaman dalam mengembangkan pertanian organik.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut, penerapan sistem pertanian organik di Bali telah mencapai sekitar 82 persen.

Angka tersebut menjadi perhatian tersendiri jika dibandingkan dengan kondisi di Jawa Barat yang penerapan pertanian organiknya diperkirakan baru mencapai sekitar 1 persen. Sementara itu, Kabupaten Purwakarta masih berada di bawah capaian rata-rata Jawa Barat.

Menurut Zusyef, kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan penerapan sistem pertanian organik melalui dukungan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

"Kami berkunjung ke Dinas Pertanian Provinsi Bali karena penerapan sistem pertanian organiknya sudah mencapai sekitar 82 persen. Ini menjadi bahan pembelajaran bagi kami untuk mengetahui bagaimana strategi dan langkah teknis yang dilakukan sehingga pertanian organik bisa berkembang," ungkap Zusyef.

Zusyef menjelaskan, pertanian organik tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga memiliki manfaat jangka panjang bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Lanjutnya Penggunaan sistem pertanian organik dinilai dapat menghasilkan produk pangan yang lebih sehat, sekaligus membantu memulihkan kesuburan tanah melalui perbaikan unsur hara serta menjaga keseimbangan ekosistem alam.

Selain aspek lingkungan, kata Zusyef Pansus 8 juga melihat keberhasilan Bali dalam mengembangkan pasar produk pertanian organik. Hasil produksi tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, tetapi sebagian telah mampu menembus pasar ekspor.

Zusyef menilai, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari tingginya kesadaran masyarakat, khususnya petani, dalam menerapkan pola pertanian organik, baik pada komoditas padi maupun berbagai jenis tanaman hortikultura.

Dukungan pemerintah juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perubahan pola pertanian tersebut. Mulai dari kegiatan sosialisasi, penyediaan fasilitas mobil laboratorium keliling hingga pendampingan dan sertifikasi produk organik.

"Kami melihat kesadaran masyarakat di Bali terhadap pertanian organik sangat baik. Pemerintah juga memberikan dukungan nyata kepada petani, mulai dari sosialisasi, fasilitas mobil laboratorium keliling sampai proses sertifikasi organik," jelasnya.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Pansus 8 berharap berbagai pengalaman dan masukan teknis dari Pemerintah Provinsi Bali dapat menjadi bahan penyempurnaan Raperda tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Kabupaten Purwakarta.

Zusyef menegaskan, diperlukan keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar penerapan pertanian organik nantinya tidak hanya berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi juga dapat diwujudkan melalui program pembinaan, pendampingan, fasilitas pendukung serta pemberdayaan petani.

Dengan adanya regulasi tersebut, Zusyef berharap pengembangan pertanian organik di Kabupaten Purwakarta dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hasil pertanian, kesejahteraan petani, kesehatan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.

(De)